Tahfizhdulido.com – Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional—sebuah momentum yang kerap dirayakan dengan upacara, pidato, dan seremoni formal. Namun, di balik rutinitas tahunan itu, tersimpan pertanyaan yang layak direnungkan secara kritis: apakah pendidikan hari ini masih setia pada ruh perjuangan para perintisnya, atau justru terjebak dalam formalitas yang kehilangan arah? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita menengok kembali sejarah panjang pendidikan nasional yang tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari perlawanan dan kesadaran.
Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Bidang Pengajaran dan Kurikulum (BPK) TMI mengundang para asatidzah untuk menghadiri apel yang akan dilaksanakan pada Senin, 4 Mei 2026, pukul 07.10 WIB hingga selesai di Lapangan Utama Pesantren. Kegiatan ini akan diisi oleh Ust. M. Yazid Dimyati, S.Th.I., Lc., sebagai refleksi bersama atas makna pendidikan dan peran guru dalam membentuk masa depan bangsa.
Peringatan ini tidak dapat dilepaskan dari sosok besar Ki Hajar Dewantara, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, beliau berasal dari kalangan bangsawan Jawa, namun memilih meninggalkan gelar kebangsawanannya demi lebih dekat dengan rakyat. Pilihan ini bukan sekadar simbolik, melainkan cerminan dari visi besarnya: pendidikan harus menjadi milik semua, bukan hanya kaum elite.
Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi pribumi. Sekolah-sekolah didominasi oleh kepentingan kolonial, dan hanya segelintir orang yang dapat menikmatinya. Dalam situasi inilah Ki Hajar Dewantara hadir sebagai pelopor perubahan. Melalui pendirian Perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta, ia membuka jalan bagi rakyat untuk memperoleh hak pendidikan yang layak. Pendidikan, baginya, bukan alat penjinakan, tetapi sarana pembebasan.
Perjuangan Ki Hajar tidak hanya melalui lembaga pendidikan, tetapi juga melalui tulisan-tulisan kritisnya. Salah satu yang paling terkenal adalah esai berjudul “Seandainya Aku Seorang Belanda” yang dimuat dalam surat kabar De Express pada tahun 1913. Tulisan ini mengkritik keras kebijakan pemerintah kolonial yang meminta rakyat pribumi menyumbang untuk perayaan kemerdekaan Belanda—sebuah ironi yang menyakitkan. Akibat tulisan tersebut, ia diasingkan ke Belanda bersama dua tokoh lainnya, yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai.
Namun, pengasingan tidak memadamkan semangatnya. Justru di negeri Belanda, Ki Hajar memperdalam ilmu pendidikan dan merumuskan konsep-konsep yang kelak menjadi fondasi pendidikan nasional Indonesia. Ia percaya bahwa pendidikan harus berakar pada budaya sendiri dan bertujuan membentuk manusia yang merdeka—baik secara pikiran maupun batin.
Salah satu warisan paling abadi dari Ki Hajar Dewantara adalah semboyan pendidikan: “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.” Sebuah filosofi yang menempatkan guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai teladan, penggerak, dan pendukung. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Prinsip ini hingga kini masih menjadi landasan dalam dunia pendidikan Indonesia.
Namun, perjuangan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh Ki Hajar seorang diri. Di sampingnya, berdiri sosok perempuan tangguh yang sering luput dari sorotan: Nyi Hajar Dewantara. Lahir dengan nama Raden Ajeng Sutartinah, ia adalah istri sekaligus mitra perjuangan Ki Hajar. Bersama suaminya, ia turut mengalami masa pengasingan, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan aktif dalam gerakan pendidikan serta emansipasi perempuan.
Nyi Hajar Dewantara memainkan peran penting dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini melalui Taman Indria, serta membina organisasi perempuan di lingkungan Taman Siswa. Ia juga menjadi salah satu penggagas Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928—sebuah tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Perjuangannya menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga tentang pemberdayaan dan kesetaraan.
Kisah Ki Hajar dan Nyi Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan sejati lahir dari keberanian untuk melawan ketidakadilan, serta komitmen untuk membangun manusia seutuhnya. Mereka tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebebasan, kemandirian, dan tanggung jawab sosial.
Di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks, tantangan pendidikan pun berubah. Digitalisasi, globalisasi, dan tekanan kompetisi seringkali membuat pendidikan terjebak dalam orientasi pragmatis—menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi miskin empati dan karakter. Dalam konteks ini, semangat Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momen refleksi: apakah kita masih mendidik untuk memerdekakan, atau justru membelenggu dengan standar-standar yang kaku?
Apel Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan oleh BPK TMI bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ruang untuk menghidupkan kembali kesadaran kolektif akan makna pendidikan. Para asatidzah, sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran, memiliki peran strategis dalam menerjemahkan nilai-nilai luhur pendidikan ke dalam praktik sehari-hari. Mereka bukan hanya penyampai materi, tetapi pembentuk karakter dan penyalur harapan.
Akhirnya, Hari Pendidikan Nasional bukanlah tentang mengenang masa lalu semata, tetapi tentang meneguhkan arah masa depan. Pendidikan harus terus diperjuangkan sebagai ruang pembebasan, tempat tumbuhnya akal yang merdeka dan budi yang luhur. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pendahulu, tugas kita hari ini adalah melanjutkan perjuangan itu—dengan cara yang relevan, kontekstual, dan penuh kesadaran.
Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan di negeri ini tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan.